Iqbal Alaik: Dampak Pengesahan Revisi UU TNI, Dominasi Militer Menguat, Perekonomian Indonesia Melemah

Inspiratif.online Semarang- Pengesahan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang disahkan pada 20 Maret 2025 menimbulkan kekhawatiran terkait dominasi militer dalam ranah sipil dan dampaknya terhadap perekonomian. Di balik Perubahan yang mencakup perluasan peran TNI dalam jabatan sipil, perpanjangan usia pensiun, dan keterlibatan dalam kebijakan strategis negara, muncul pertanyaan: bagaimana implikasi kebijakan ini terhadap perekonomian, iklim investasi, kesehatan fiskal APBN , dan Industri UMKM?

Pertanyaan ini relevan, mengingat TNI tidak hanya berperan sebagai garda pertahanan, tetapi kini juga terlibat lebih dalam dalam ranah sipil dan kebijakan strategis negara.

Dominasi Militer dan Pelemahan Ekonomi

1. Keterlibatan TNI di Ranah Sipil

Revisi UU TNI membuka peluang bagi anggota aktif TNI untuk menduduki jabatan di 14 kementerian atau lembaga sipil. Hal ini berpotensi menciptakan crowding out effect, yaitu penggantian peran masyarakat sipil oleh militer, yang dapat mengurangi efisiensi sumber daya dan memperburuk iklim usaha. Misalnya, sektor UMKM yang menyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia dikhawatirkan akan kehilangan akses ke proyek-proyek strategis yang kini diawasi oleh militer.

2. Dampak pada UMKM

Keterlibatan TNI dalam program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan proyek food estate menunjukkan potensi perebutan lapangan kerja yang sebelumnya menjadi peluang bagi masyarakat sipil. Untuk bertahan, UMKM perlu beradaptasi dengan memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta, memperluas pemasaran digital, dan memanfaatkan insentif pemerintah.

Militer di BUMN: Ancaman atau Peluang bagi Investor?

1. Gangguan Tata Kelola BUMN

Meski UU ini tidak secara langsung menyebutkan BUMN, keterlibatan TNI dalam sektor strategis dapat memengaruhi meritokrasi di BUMN. Penempatan anggota militer aktif berisiko menurunkan moral staf, menciptakan brain drain, dan mengurangi daya saing perusahaan.

2. Kekhawatiran Investor

Dominasi militer dalam ekonomi dapat menciptakan persepsi bahwa Indonesia kembali ke sistem komando ekonomi, bukan inovasi dan persaingan sehat. Hal ini berpotensi menurunkan minat investasi asing (FDI), yang ditargetkan mencapai Rp3.414 triliun pada 2029.

3. Pengalaman Negara Lain

Contoh dari Mesir dan Myanmar menunjukkan bahwa dominasi militer sering kali menciptakan monopoli ekonomi, mengurangi daya saing, dan meningkatkan risiko korupsi serta konflik kepentingan.

Perpanjangan Usia Jabatan: Beban atau Penghematan bagi APBN?

1. Efek pada Anggaran Negara

Perpanjangan usia pensiun prajurit aktif dapat menghemat dana pensiun dalam jangka pendek tetapi meningkatkan beban fiskal jangka panjang karena jumlah penerima pensiun bertambah. Dengan belanja pegawai pemerintah tahun 2025 mencapai Rp521,4 triliun, kebijakan ini dapat memperburuk defisit APBN yang sudah diproyeksikan mendekati batas konstitusional sebesar 3% PDB.

2. Keuntungan Strategis

Di sisi lain, mempertahankan prajurit senior dapat membantu menghadapi ancaman kompleks seperti keamanan siber dan terorisme. Namun, evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas kebijakan ini.

Tantangan dan Peluang bagi UMKM

Meskipun revisi UU TNI membawa tantangan besar bagi UMKM, peluang tetap ada jika pelaku usaha mampu beradaptasi. Langkah-langkah seperti memperkuat jaringan pemasaran digital dan kolaborasi dengan sektor swasta dapat membantu UMKM tetap kompetitif di tengah perubahan besar.

Kesimpulan: Keamanan vs Pertumbuhan Ekonomi

Pengesahan UU TNI merupakan upaya untuk merespons tantangan keamanan nasional, tetapi integrasinya ke ranah sipil harus diimbangi dengan mekanisme checks and balances. Pemerintah perlu memastikan:

• Keterlibatan TNI tidak mengganggu tata kelola profesional di sektor strategis.
• Kebijakan perpanjangan usia pensiun dievaluasi secara berkala.
• Akuntabilitas anggaran ditingkatkan untuk mencegah inefisiensi.

Jika tidak dikelola dengan transparansi, kebijakan ini berisiko memicu politisasi militer, membebani fiskal negara, dan melemahkan daya saing ekonomi Indonesia di masa depan.

Sumber:

https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomianindonesia.html

https://www.tempo.co/ekonomi/celios-beberkan-ancaman-ruu-tni-terhadap-perekonomian-1220767

https://ekonomi.bisnis.com/read/20250319/9/1862497/dampak-revisi-uu-tni-merembet-ke-ekonomi-perebutan-lapangan-kerja-hingga-defisit-apbn

https://www.kedaipena.com/dampak-pengesahan-ruu-tni-terhadap-ekonomi-investor-dan-ruang-fiskal-apbn/